KUBET – Geger, Hercules Ultimatum Dedi Mulyadi: Jangan Pernah Ganggu GRIB Jaya!

Bandung, VIVA – Ketua Umum GRIB Jaya, Hercules Rozario de Marshall, melalui juru bicaranya, Razman Arif Nasution menyampaikan ultimatum tegas kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi agar tidak mengganggu GRIB Jaya.

Pernyataan keras itu disampaikan Razman dalam kapasitasnya sebagai Kabid Komunikasi Publik DPP GRIB Jaya dalam jumpa pers di Medan, pada Rabu, 23 April 2025 lalu.

“Kang Dedi, pesan Ketua Umum kami (Hercules), kami tidak pernah ganggu Anda. Ormas kami juga tidak pernah ganggu Anda. Jadi jangan ganggu ormas dan jangan ganggu kami,” tegas Razman, seperti dikutip dari Instagram pribadinya @razmannasution71, Jumat, 25 April 2025.

Razman menyampaikan pernyataan ini ia sampaikan untuk merespons pemberitaan negatif yang beredar terkait kasus yang menyeret kader DPC GRIB Jaya Kota Depok. Pemberitaan negatif yang dinilai sangat menyudutkan Grib Jaya itu berawal dari pernyataan Dedi Mulyadi.

Lebih lanjut, Razman juga menyindir gaya komunikasi Dedi Mulyadi di media sosial. Menurut dia, seorang kepala daerah seharusnya lebih mengutamakan komunikasi formal dan representatif.

“Yang disebut pemimpin baik, dia memberi win-win solution, bukan membantu orang, kasih orang Rp500 ribu, terus dilihatkan ke media,” sindir Razman.

Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin daerah seharusnya memberikan ruang bagi instansi resmi seperti Biro Humas Pemerintah Provinsi untuk berbicara, bukan justru menjadikan kanal YouTube pribadi sebagai panggung utama komunikasi pemerintahan.

Tak berhenti di situ, Razman juga menyinggung soal kinerja Dedi selama menjabat sebagai kepala daerah, termasuk saat menjadi Bupati Purwakarta.

“Jabar juga gak paten-paten amat hari ini, Purwakarta ketika Anda memimpin juga tidak paten-paten amat, biasa-biasa aja. Jangan seolah-olah Anda orang paling bersih,” kata Razman, ketus.

Sampai artikel ini dibuat, belum ada tanggapan langsung dari pihak Dedi Mulyadi terkait pernyataan Razman dan pesan dari Hercules tersebut.

Halaman Selanjutnya

Ia menambahkan bahwa seorang pemimpin daerah seharusnya memberikan ruang bagi instansi resmi seperti Biro Humas Pemerintah Provinsi untuk berbicara, bukan justru menjadikan kanal YouTube pribadi sebagai panggung utama komunikasi pemerintahan.